 |
| Dok. Ist. |
ANALISAPOS, OPINI- Kasus pembunuhan dua bocah di Pesisir Barat bukan hanya soal kriminalitas biasa, melainkan tragedi kemanusiaan yang menggugah rasa keadilan masyarakat. Terlebih, korban adalah anak-anak,simbol kepolosan yang seharusnya dilindungi negara. Fakta bahwa hingga kini pelakunya belum terungkap menunjukkan ada persoalan serius dalam sistem penegakan hukum.
Kinerja Aparat dipertanyakan, meskipun polisi telah memeriksa puluhan saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti, namun hasilnya belum membuahkan titik terang. Hal ini menimbulkan pertanyaan..?
Dalam kasus-kasus kejahatan terhadap anak, waktu adalah elemen krusial. Semakin lama kasus tidak terungkap, semakin besar potensi hilangnya barang bukti, rusaknya TKP, atau berubahnya keterangan saksi. Keterlambatan juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai penjaga hukum. Masyarakat mulai berspekulasi, bahkan mempercayai rumor lebih daripada hasil penyelidikan resmi.
Hal ini disebabkan minimnya transparansi Informasi dari aparat kepolisian serta cenderung menyampaikan informasi secara umum. Meski hal ini mungkin dimaksudkan untuk menjaga integritas penyelidikan, namun minimnya update secara berkala memberi ruang tumbuhnya ketidakpercayaan. Apalagi di era media sosial, keterbukaan adalah salah satu pilar legitimasi publik.
Dilain sisi keluarga korban butuh kepastian hukum. Mereka tidak hanya menuntut pelaku dihukum, tetapi juga ingin mengetahui motif dan kronologi sebenarnya. Lambatnya pengungkapan justru memperpanjang luka psikologis mereka, dan pada gilirannya menjadi bentuk kekerasan kedua dari negara yang gagal memberi perlindungan dan kepastian.
Kasus ini menjadi cermin dari persoalan yang lebih sistemik: lemahnya kapasitas penegakan hukum. Jika kasus ini tidak segera dituntaskan,maka di khawatirkan, kasus-kasus seperti ini akan terus terulang.
Kasus pembunuhan dua bocah di Pesisir Barat adalah ujian, bukan hanya bagi polisi, tapi bagi negara secara keseluruhan. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak. Lambatnya proses pengungkapan harus disikapi sebagai kritis dan dibutuhkan komitmen untuk menjadikan hukum sebagai alat pelindung, bukan sekadar simbol.
